Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Ibrahim Traoré, pemimpin militer Burkina Faso, mengatakan bahwa masyarakat di negaranya harus melupakan demokrasi karena menurutnya, “itu bukan untuk kita.” Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan penyiar negara, Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), pada hari Kamis.
Traoré merebut kekuasaan melalui kudeta pada September 2022, menggulingkan junta lain yang baru berkuasa sembilan bulan sebelumnya. Sejak saat itu, ia mengekang oposisi politik dan pada bulan Januari lalu, melarang partai politik secara keseluruhan. Rencana transisi menuju demokrasi yang semula dijadwalkan pada tahun 2024 kini diperpanjang hingga 2029, memberikan kekuasaan lebih lama kepada Traoré.
Pernyataan Kontroversial Traoré
Dalam wawancaranya, Traoré menyatakan, “Kita bahkan tidak berbicara tentang pemilihan. Pertama-tama, orang-orang perlu melupakan pertanyaan tentang demokrasi… Kita harus mengatakan yang sebenarnya, demokrasi bukan untuk kita.” Ia melanjutkan dengan menyebut demokrasi sebagai “palsu”, sambil mengklaim bahwa demokrasi hanya membawa penderitaan, dengan pernyataan, “Demokrasi, kita membunuh anak-anak. Demokrasi, kita menjatuhkan bom, kita membunuh wanita, kita menghancurkan rumah sakit, kita membunuh penduduk sipil. Apakah itu demokrasi?”
Dampak Terhadap Keamanan dan Stabilitas
Meski Traoré berhasil menarik simpati di kalangan beberapa masyarakat di Afrika dengan retorika anti-Prancis dan anti-Barat, ia belum dapat menghentikan gelombang pemberontakan jihad yang telah mengakibatkan ribuan kematian dan memaksa 2,1 juta orang mengungsi, yang berjumlah sekitar 9% dari populasi Burkina Faso. Menurut laporan Human Rights Watch (HRW), lebih dari 1.800 warga sipil telah tewas akibat kekerasan yang melibatkan militer, milisi yang beraliansi, dan kelompok terkait al-Qaida, Jama’at Nusrat al‑Islam wa al‑Muslimin (JNIM) sejak tahun 2023.
HRW menuduh semua pihak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang, termasuk junta dan milisi yang melakukan pembersihan etnis terhadap warga sipil Fulani yang diduga mendukung JNIM. Tuduhan ini mencakup pembunuhan terencana dan pengusiran paksa komunitas.
Reaksi Terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM
Pada bulan April 2024, HRW mengklaim bahwa militer mengeksekusi 223 warga sipil dalam satu hari dua bulan sebelumnya. Pemerintah Burkina Faso membantah laporan tersebut dan melarang HRW serta beberapa media internasional, termasuk The Guardian, yang melaporkan tentang insiden tersebut.
Konteks dan Penutup
Pernyataan Traoré dan kebijakan yang diambilnya menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Burkina Faso dalam mencapai stabilitas dan keamanan. Dengan meningkatnya ketidakpastian dan kekerasan, masa depan negara ini tampak semakin suram. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi cerminan dari tantangan demokrasi dan hak asasi manusia yang juga dapat terjadi di negara-negara lain, termasuk di kawasan kita.
Dalam konteks global, perjalanan Burkina Faso di bawah kepemimpinan Traoré dapat menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain yang tengah berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi di tengah tekanan dan konflik.