Kilmar Ábrego García menghadapi deportasi ke Liberia

Pemerintah Amerika Serikat melalui pengacara federal pada hari Selasa mengungkapkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) masih berencana untuk mendeportasi Kilmar Ábrego García ke Liberia, meskipun telah ada kesepakatan baru dengan Costa Rica untuk menerima deportan yang tidak dapat dikembalikan secara legal ke negara asal mereka.

Kasus warga negara El Salvador ini telah menjadi sorotan dalam perdebatan imigrasi setelah ia secara keliru dideportasi ke El Salvador tahun lalu. Sejak kepulangannya, Ábrego García berjuang melawan rencana deportasi kedua ke sejumlah negara di Afrika yang diusulkan oleh pejabat keamanan dalam negeri.

Putusan Pengadilan dan Rencana Deportasi

Hakim distrik AS Paula Xinis dari Maryland sebelumnya telah melarang badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) untuk mendeportasi atau menahan Ábrego García. Ia menyebut bahwa lembaga tersebut tidak memiliki rencana yang layak untuk mendeportasi Ábrego García, dan pada bulan Februari lalu, ia menyebutkan, “satu ancaman kosong setelah yang lain untuk mengusirnya ke negara-negara Afrika tanpa peluang nyata untuk berhasil”.

Posisi Ábrego García dan Respons DHS

Ábrego García berargumen bahwa jika dirinya harus dideportasi, seharusnya ia dikirim ke Costa Rica, yang sebelumnya telah setuju untuk menerimanya. Namun, Todd Lyons, kepala sementara ICE, menyatakan dalam sebuah memo bulan Maret bahwa mendeportasi Ábrego García ke Costa Rica akan “merugikan Amerika Serikat”.

Lyons mengaku bahwa pemerintah AS telah menghabiskan sumber daya dan modal politik untuk bernegosiasi dengan negara bagian barat Afrika tersebut agar menerima warga negara ketiga, sehingga seharusnya Ábrego García dikirim ke Liberia.

Sidang Pengadilan dan Proses Hukum

Pada sidang di pengadilan yang dipimpin oleh Xinis, Ernesto Molina, direktur kantor litigasi imigrasi Departemen Kehakiman, mengusulkan bahwa Ábrego García dapat “menyingkirkan dirinya sendiri” ke Costa Rica. Namun, Xinis menekankan bahwa DoJ sedang menuntutnya di Tennessee dengan tuduhan penyelundupan manusia. Ia menyebutkan bahwa adalah sebuah “fantasi” untuk beranggapan bahwa ia dapat pergi ke mana pun sementara kasus pidana masih berlangsung. Xinis juga telah menjadwalkan pengarahan lebih lanjut mengenai masalah ini dan menetapkan sidang baru pada 28 April mendatang.

Profil Kilmar Ábrego García

Ábrego García, yang berusia 30 tahun, memiliki istri dan anak berkewarganegaraan AS dan telah tinggal di Maryland selama bertahun-tahun. Ia datang ke AS secara ilegal saat remaja. Pada tahun 2019, seorang hakim imigrasi memutuskan bahwa ia tidak dapat dideportasi ke El Salvador karena ia menghadapi bahaya dari geng yang mengancam keluarganya. Namun, secara keliru, ia dideportasi ke sana tahun lalu.

Menghadapi tekanan publik dan perintah pengadilan, pemerintahan Donald Trump membawanya kembali pada bulan Juni, tetapi hanya setelah mengamankan dakwaan yang menuduhnya terlibat dalam penyelundupan manusia di Tennessee. Ia telah menyatakan tidak bersalah dan meminta hakim untuk membatalkan kasus tersebut.

Dampak Terhadap Kebijakan Imigrasi

Kasus ini mencerminkan kompleksitas kebijakan imigrasi di AS, yang sering kali menjadi sorotan di tengah perdebatan politik. Kebijakan deportasi yang kaku dapat berdampak pada banyak individu yang berusaha mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para imigran yang terjebak dalam sistem hukum yang rumit.

Kesimpulan

Dengan rencana deportasi yang terus berlanjut, Kilmar Ábrego García tetap menjadi simbol dari isu yang lebih luas terkait kebijakan imigrasi di AS. Penanganan kasusnya akan menjadi barometer bagi bagaimana pemerintah AS menangani imigrasi dan perlindungan hak asasi manusia di masa depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP